Masyarakat Krisis Akibat BBM Naik Drastis

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital. BBM memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM berpengaruh besar hampir di semua sektor dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena memicu peningkatan biaya dan operational yang melonjak. Kenaikan harga BBM di Indonesia selalu menjadi polemik di masyarakat, khususnya pada media massa yang memunculkan reaksi masyarakat baik itu sentimen positif maupun negatif. Hal tersebut didasari karena BBM termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Memiliki dampak yang sangat besar baik secara langsung dan tidak langsung.

Jika melihat fenomena yang terjadi sekarang, pemanfaatan media massa sebagai alat politik bagi pertarungan kepentingan para penguasa media telah menjadi gejala umum bagi masyarakat luas. Pesatnya perkembangan media massa saat ini, juga menjadikan media tidak lagi sebagai institusi yang ideal dalam menyampaikan informasi yang akurat. Karena banyak menggiring opini yang menimbulkan masyarakat menjadi semakin resah dan merasa dipersulit oleh pemerintah.

Kenaikan harga BBM berjenis pertalite, solar, dan pertamax pada tanggal 3 September 2022 yang lalu dapat diprediksi oleh para ahli di bidang ekonomi akan menimbulkan dampak sistematik. Kenaikan harga BBM ini khususnya bensin, memang bukanlah hal baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Namun kemudian, ketika kita berfokus pada konteks bisnis, maka terdapat hal-hal dinamis serta dapat terkait antara satu sektor dengan sektor lainnya.

Pemerintah memberlakukan kenaikan harga bagi BBM karena adanya desakan untuk menahan pembengkakan anggaran subsidi. Keputusan ini dipandang beberapa ahli ekonomi merupakan hal yang paling mungkin untuk dilakukan karena sulitnya menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Pemerintah telah mengupayakan adanya pemantauan konsumsi BBM bersubsidi melalui aplikasi my pertamina.

Ada pun kendala dalam menerapkan penggunaan aplikasi my pertamina tersebut tidak mudah, sebab syarat-syarat  atau kondisi yang diperlukan untuk menunjang kebijakan ini masih amat sulit untuk dipenuhi. Di antaranya adalah kendala sinyal dan koneksi, mesin receiver di SPBU yang rusak juga menjadi kendala. Selain itu juga kendala orang yang sudah lanjut usia atau pun orang yang tidak memiliki smart phone dan gaptek, akan sangat mempersulit mereka dalam pembelian BBM.

Adanya rencana untuk menerapkan sebuah kebijakan, tentu memerlukan waktu untuk mengkaji, membuat simulasi dan menganalisis terlebih dahulu terkait seberapa besar dampak negatif yang mungkin terjadi. Akibatnya penggunaan aplikasi my pertamina pada saat pembelian BBM, dirasa kurang efektif mengingat dengan adanya banyak kendala yang telah disebutkan. Sehingga pemerintah lebih memilih untuk menaikkan harga BBM, akan tetapi dengan adanya kenaikan harga tersebut tidak mengurangi masyarakat dalam mengantri BBM.

Pemerintah seperti bernafsu sekali dalam menaikkan harga BBM tahun ini dan membuat masyarakat semakin merasa tercekik. Harga awal pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan, pertamax yang non-subsidi naik menjadi Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter. Kita hidup di negara yang masyarakatnya membutuhkan sekali akan BBM, dari mulai kalangan atas sampai menengah ke bawah semuanya membutuhkan BBM demi keperluan ataupun pekerjaan. Tak heran apabila kegelisahan dirasakan warga Indonesia setelah mengetahui kabar bahwa BBM akan naik. Keseharian mobilitas  masyarakatnya saja menggunakan BBM dan di iringi dengan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang cukup rendah tentu membuat warganya ikut geram akan kebijakan tersebut.

Imbas dari kenaikan BBM yang diresmikan oleh Presiden salah satunya adalah protes yang dilayangkan dari berbagai kalangan masyarakat dalam melampiaskan kegelisahaannya seperti kelompok buruh, rakyat sipil, ibu rumah tangga, terutama mahasiswa. Menimbulkan aksi mahasiswa berdemo dalam rangka untuk menolak kenaikan BBM tersebut, di beberapa kota di Indonesia salah satunya adalah kota Purwokerto. Seribuan mahasiswa dari berbagai elemen mengadakan aksi yang berpusat di Alun-Alun Purwokerto atau tepat di depan gerbang Kompleks Perkantoran Pemkab Banyumas. Para peserta aksi membawa berbagai macam poster dan spanduk, serta dalam sejumlah orasinya mereka menolak dengan adanya kenaikan BBM. Mengingat masyarakat kecil atau menangah ke bawah yang sangat membutuhkan BBM dalam mata pencahariannya.  Mereka mengungkapkan aspirasinya dan meminta Ketua DPRD Banyumas dan Bupati Banyumas menandatangani tuntutan mahasiswa.

Setelah mendengar tuntutan dari mahasiswa aliansi di Purwokerto yang menamai dirinya dengan nama aliansi semarak, Bupati Banyumas Ahmad Husein dan Kepala DPRD Banyumas Budhi Setiawan bertemu dengan masa aksi. Perdebatan berlangsung sengit antara ketua DPRD, Bupati Banyumas dan perwakilan mahasiswa aliansi semarak. Namun di tengah perdebatan, Kepala DPRD Budhi Setiawan meninggalkan perbincangan dan kembali masuk ke dalam pendopo setelah menyampaikan bahwa dirinya akan menampung aspirasi mahasiswa yang telah disampaikan.

Hal tersebut memicu kemarahan masa aksi dengan menutup barikade mahasiswa, sehingga terjadi aksi saling dorong antar pihak kepolisian yang ingin mengantar Kepala DPRD Budhi Setiawan dengan masa aksi yang memberontak. Aksi saling dorong tak berlangsung lama, hal tersebut dikarenakan masa kembali terpaku kepada Bupati Ahmad Husein yang masih berada di podium. Salah satu bentuk pemerintah tidak memperhatikan kondisi masyarakat adalah seperti diatas, mereka hanya mendengarkan jeritan rakyat tetapi tidak menghiraukannya. Seakan tidak bisa memberikan solusi atas keluhan tersebut. Bagaimana Indonesia akan berkembang jika kepada rakyatnya saja selalu mempersulit. Masyarakat miskin akan semakin miskin, lain dengan masyarakat kaya yang tidak memikirkan betapa sulitnya akibat dari kenaikan BBM ini.

Beberapa dampak yang sangat berpengaruh untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, diantaranya : pertama, pingkat kemiskinan di Negara Indonesia akan semakin meningkat. Akibat dari pemerintah yang menaikkan harga BBM, masyarakat dalam melakukan pekerjaannya menjadi lebih sulit karena akan banyak pekerja yang terkena PHK dan semakin meningkatnya pengangguran. Kedua, harga-harga kebutuhan pokok lainnya akan turut meningkat. Kedua, tingkat kriminalitas akan semakin bertambah di karenakan masyarakat kalangan menengah ke bawah banyak yang terdesak dan bingung bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Keempat, akan terjadi kerusuhan dimana-mana karena semua golongan akan menolak kebijakan pemerintah ini, maka golongan golongan seperti mahasiswa, ormas, serikat-serikat rakyat akan mengadakan demo untuk menyampaikan aspirasi mereka agar permasalahan BBM ini dapat di perbaiki.

Adanya kenaikan BBM ini akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyakarat terhadap pemerintah. Maka dari itu, diperlukan penanganan dan distribusi yang tepat sasaran  untuk menangani dampak dari adanya kenaikan BBM tersebut. Pemerintah harus memberikan subsidi sebagai pengganti kenaikan BBM tersebut, sebagai contoh pemerintah sudah membentuk penyaluran subsidi yang bekerja sama dengan bank tertentu dengan nominal subsidi 600.000 Rupiah (enam ratus ribu rupiah) yang akan di berikan kepada karyawan yang non pegawai negeri sipil (PNS). Penyaluran ini juga perlu penanganan dan distribusi tepat sasaran, mengingat pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kemarin sudah terbukti di korupsi oleh oknum tertentu. Yang berkaitan dengan penyaluran bansos mungkin Presiden perlu turun untuk mengecek apakah dana tersebut sampai kepada yang berhak mendapatkan atau malah justru salah sasaran.

Penulis : Kartika Dewi (mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto)