Rencana pemerintah yang akan melakukan konversi LPG 3 kg ke
kompor Listrik menuai banyak tanggapan dari masyarakat. Melalui PT PLN mereka
sedang menguji coba program tersebut. Uji coba di lakukan hanya di 2 daerah
yaitu Solo dan Denpasar. Ada beberapa alasan pemerintah mengadakan program
tersebut pertama, pemerintah ingin mengurangi penggunaan LPG yang selama ini
mendapatkan subsidi dari pemerintah, alasan kedua pemerintah ingin memanfaatkan
kelebihan pasokan PLN yang diperkirakan mencapai 7 GW di akhir 2022 ini. Namun
kelebihan pasokan ini terjadi kebanyakan di pulau Jawa, pasalnya listrik yang
dipakai atau tidak yang diproduksi produsen listrik swasta PLN tetap harus
membayar sesuai kontrak, maka untuk mengatasi over supply dilakukan upaya
program konversi LPG 3 KG ke kompor listrik. Program ini ditujukan untuk
meningkatkan demand, jika demand naik maka serapan listrik pun bisa meningkat.
PLN akan mengalami Over supply pada tahun 2030 sebanyak 41
gigawatt, karena itu setiap 1 gigawatt PLN harus menanggung beban sekitar Rp.3
triliun pertahun karena dalam kontrak jual beli listrik dengan produsen listrik
swasta terdapat skema take or pay dengan kata lain listrik yang dipakai atau
tidak yang diproduksi produsen listrik swasta, PLN harus membayar sesuai kontrak.
Rencananya pada tahun depan, pemerintah akan membagikan paket kompor listrik
kepada 300 ribu rumah tangga. Paket tersebut berisi kompor listrik, alat masak
dan penambah daya khusus untuk kompor listrik atau Miniatur Circuit Breaker
(MCB). MCB merupakan perangkat untuk memutus rangkaian listrik jika ada
kelebihan beban serta hubungan singkat. Adanya kontra masyarakat dengan
kebijakan ini adalah karena penggantian MCB tersebut oleh masyarakat yang
menggunakan MCB 450 volt akan di ganti dengan 3.500 watt.
Rating Arus adalah konsumsi arus yang dibutuhkan oleh alat
tersebut untuk beroprasi, MCB listrik memiliki kapasitas rating arus yang lebih
kecil dari pada MCCB, hanya sekitar 63 ampere sedangkan MCCB memiliki kapasitas
rating sampai 1000 ampere. Hal itu membuat MCB listrik lebih cocok untuk
dipakai di alat-alat dengan rating kecil, sedangkan MCCB digunakan untuk
alat-alat yang lebih berat. Akibatnya MCB lebih murah dari pada MCCB dan dari
segi ukuran MCCB lebih besar dari pada MCB. Program konversi lpg ini juga
dinilai mampu mengurangi beban negara atas impor LPG yang selalu mengalami
masalah kenaikan tiap taun. Menurut direktur utama PLN program ini mampu
menghemat APBN sampai 16,8 triliun rupiah pertahun untuk program 15,3 juta
keluarga penerima manfaat. Selain itu penghematan tak hanya terjadi pada
anggaran negara, tapi juga pada masyarakat, berdasarkan hitungan PLN biaya
masak bisa turun 10-15 persen perbulan dengan kompor listrik.
Kelebihan kompor listrik yaitu memiliki fungsi praktis sebab
tidak perlu repot untuk menukar tabung gas LPG. Kompor listrik bekerja ketika
alat masak diletakan diatas kompor. Panas yang dihasilkan langsung dialirkan ke
alat masak sehingga ketika bersentuhan dengan anggota badan tidak terasa panas
dan aman. Sisi waktu memasak juga lebih cepat karena persebaran panasnya merata
keetimbang kompor gas maka dari itu lebih menghemat waktu Keunggulan lainnya
adalah keamanannya, kompor listrik tidak menimbulkan api dan asapnya pun lebih
sehat bagi penggunaan sebab tidak menghasilkan emisi sehingga memiliki resiko
lebih kecil jika terjadi kebakaran serta
tidak ada potensi ledakan akibat bahan bakar selain itu juga ramah terhadap
anak-anak karena lebih aman.
Setelah banyak sisi positif dan kelebihan penggunaan kompor
induksi, tak sedikit pula masyarakat menyayangkan program tersebut. Banyak
masyarakat yang kurang atau bahkan menolak dengan adanya program tersebut.
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK indonesia) mendesak pemeerintah tak
memaksa masyarakatt untuk memakai kompor listrik kalau nantinya program
konversi LPG dilakukan. Pimpinan ASPEK Indonesia khawatir konversi LPG 3Kg ke
kompor induksi nantinya digunakan sebagai dalih oleh pemerintah untuk menaikan
daya listrik yang ujungnya akan memberatkan tagihan. Dan dikhawatirkan akan
membuat sengsara masyarkat pasalnya
kenaikan harga bahan pokok dan BBM sudah memberatkan masyarakat. Selain
masalah tersebut masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih
keterbelakangan
Menurut Director Political
Economy and policy studies Anthony Budiawan mengatakan penggantian MCB
menjadi 3.500 watt sama saja denganmenaikan daya listrik beliau meminta PLN
untuk lebih transparan mengenai hal tersebut supaya masyarakat tidak bingung
dan resah. Pada prinsipnya menaikan daya mengakibatkan biaya pemaikaian listrik
melonjak. Beliau menambahkan kalau PLN harus siap dan menjamin ketersediaan
listrik bagi pengguna kompor listrik. Jika biaya listrik naik dikhawatirkan
masyarakat akan kesulitan membayar dan akan mengaibatkan kemiskinan.
Direktur Eksekutif Instituate for Essential Services Reform
(IESR) Fabby Tumiwa memberi saran kepada pemerintah untuk memberikan kuota
listrik yang disubsidi dengan memperhitungkan konsumsi normal ditambah konsumsi
tambahan dari penggunaan kompor listrik sehingga penggunaan listrik yang tidak
produktif bisa dicegah. Anggota komisi VII DPR RI Mulan Jameela mengatakan
kompor listrik tak cocok digunakan untuk memasak masakan lokal indonesia, , ia
juga mengatakan bagaimana jika ada masyarakat yang sedang hajata, maka dari itu
ia meminta pemerintah untuk mengkaji lagi rencana konversi gas LPG 3 Kg ke
kompor listrik
Rencana pemerintah ini malah akan membebani masyarakat,
belum lagi jika ada pemadaman berkala hal tersebut akan mempersulit masyarakat,
selain biaya pemasangan jika menggunakan kompor listrik harus beli alat-alat
masaknya sekaligus, karena bila menggunakann kompor induksi tidak bisa pakai
wajan. Panas yang dihasilkan kompor listrik juga kurang maksimal jika digunakan
untuk memasak makanan dalam jumlah besar, kebijakan ini lebih cocok
direalisasikan untuk masyarakat menengah ke atas. Meskipun pemerintah mengklaim
masyarakat tetap bisa menggunakan daya lama untuk listrik berhai-hari, dan
kompor induksi diberikan MCB baru tetap saja tidak ada kejelasan tarifnya,
apakah ikut juga subsidi atau tidak. Belum lagi yang memiliki usaha dagang
keliling, penggunaan kompor listrik dianggap akan menyusahkan para pedagang,
masyarakat mengharapkan pemerintah menimbang kembali kebijakan tersebut
mengingat kenaikan BBM mengakibatkan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Namun pada selasa, 27 september 2022 PT PLN (persero)
membatalkan kebijakan konversi kompor LPG 3 KG ke kompor listrik. PLN
memutuskan program pengalihan ke kompor listrik ini dibatalkan, hal tersebut
demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan pasca pandemi covid-19.
Selain itu PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik, hal tersebut
diputuskan oleh pemerintah melalui Kementrian ESDM. Tidak ada kenaikan daya
listrik, hal tersebut untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan
menjaga stabilitas ekonomi, PLN tidak akan menghapus golongan pelanggan dengan
daya 450 VA. Menurut direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memberi
pendapat bahwa PLN terpaksa membatalkan rencana konversi LPG 3 Kg ke kompor
listrik secara masif karena timbul gejolak di masyarakat.
Ia juga khawatir pembatalan program konversi LPG 3 Kg ke
kompor listrik akan menambah beban PLN untuk menanggung kelebihan pasokan
(oversupply) listrik. Namun menurut komaidi Direktur Eksekutif Refor Miner
Institute ia memiliki pendapat yang berlawan menurutnya penggunaan kompor
listrik tak berpengaruh banyak terhadap penyerapan listrik dalam negri.
PLN membatalkan rencana konversi kompor listrik karena
mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak, tak terkecuali para anggota
dewan, kritikan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) yang menolak
rencana tersebut, serta tak terkecuali kritikan dari para masyarakat. Sejak
awal juga informasi mengenai program tersebut masih simpang-siur dan tidak ada
kejelasan, imbas hal tersebut penolakan muncul karena masyarakat miskin yang
jadi sasaran khawatir biayanya akan naik gara-gara konversi ini. Penolakan ini
pun ramai diikuti oleh nitizen di media sosial.
Wakil mentri BUMN mengatakan hasil rapat koordinasi terbatas
memang menutuskan untuk membatalkan rencana koversi tersebut. Keputusan
pembatalan program konvergi LPG 3Kg ke kompor listrik merupakan keputusan yang
bijak dari PLN, karena mereka mendengarkan masukan masyarakat dan dari pihek lain,
sehingga bisa mengambil keputusan dibatalkan.
PLN terus berkomitmen untuk menjaga pasokan listrik serta
mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dan menjaga
daya beli dan produktifitas masyarakat. PLN mendapat penyertaan modal negara
(PMN) dari pemerintah selama periode 2016 hingga 2021 untuk membangun
infrastruktur kelistrikan sebesar 40 triliun rupiah khususnya di kawasan 3T
(terdepan, terluar dan Tertinggal). Selain itu PLN juga menyalurkan stimulus
sebesar Rp. 24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi
ditengah pandemi covid-19. Selama 2017 hingga 2021 juga di berikan kompensasi
sebesar 94 triliun rupiah agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif
terjangkau dalam rangka menjaga produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.
Setidaknya ada tiga solusi yang bisa dilakukan untuk
mengatasi kelebihan pasokan listrik, pertama mengevaluasi proyek 35.000
megawatt. Kedua mengevaluasi perjanjian jual beli listrik yang memberatkan
keuangan PLN dengan skema take or pay agar perseroan punya daya tawar menolak
pembelian listrik jika pasokan berlebihan . Ketiga, mempercepat program pensiun
dini PLTU batu bara melalui peraturan presiden (perpres) nomor 112 tahun 2022
sehingga kelebihan pasokan dihulu bisa di tekan.
Penulis : Aestitie Qoulam Fati’ah (mahasiswa Prodi Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
.png)